REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Hal tersebut guna membangun sinergi yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah.

Pernyataan Tjahjo tersebut dikeluarkan menyusul adanya "perang" pernyataan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kalau ada masalah, bahas duduk bersama, jangan saling menyalahkan, seorang kepala daerah harus membangun kemitraan dengan semua pihak," tegasnya, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut dia, jangan justru mempertontonkan kepada masyarakat luas hubungan kelembagaan yang tidak baik. Pasalnya, kepala daerah merupakan contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya tersebut.

"Ada yang bisa dibahas, ya bahas, jangan malah saling menyalahkan, kan ada ungkapan yang mengatakan mulutmu itu harimaumu," ujarnya.

• Dulu Jokowi Dialog dengan Warga, Ahok Dialog dengan Pengembang
• Sunny: Aguan Bertemu Ahok Sebulan Sekali

Meski begitu, Tjahjo mengatakan tidak perlu memanggil Ahok terkait hal tersebut. Sebab, menurut dia, sudah semestinya kepala daerah bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak.

Seperti diketahui, saling lempar pernyataan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Ketua BPK terus berlanjut.

Hal ini lantaran Ahok menilai BPK telah sengaja menyudutkan Pemerintah Provinsi DKI dengan menyimpulkan kerugian daerah telah terjadi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ahok menyerang balik Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz dengan membongkar keterlibatan Harry sebagai salah satu warga negara Indonesia (WNI) yang namanya tercantum dalam Panama Papers.

(Baca: Ahok: Orang BPK Berani, Enggak, Buktikan Hartanya Dari Mana?)

Ahok menantang Harry dan pejabat BPK lain membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari uang yang seharusnya menjadi pajak untuk negara.

Tak hanya menyerang BPK, Ahok juga melancarkan serangannya ke KPK, Komisi IV DPR RI, dan menantang Menteri KKP Susi Pudjiastuti terkait kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta.

(Baca juga: Lulung: Potong Telinga Saya Jika Ahok Berani Tuntut BPK)

Ikuti Whatsapp Channel Republika