REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional. Badan ini ditujukan untuk memenuhi program swasembada pangan pemerintah yang kini berjalan secara bertahap. “Kita mendorong ini untuk mengatur logistic nasional yang menyangkut distribusi, stok, harga pangan,” kata Ketua LPPNU Marwan Jafar saat membuka acara Rembug Nasional dan Rakernas LPPNU di Hotel Acacia Jakarta, Jumat (15/4).
Marwan mengatakan Badan Pangan Nasional bersifat independen. Ia tidak berada di bawah Bulog maupun Kementerian Pertanian. Namun badan ini berperan mengurangi beras import dengan membangun tata kelola produksi, tataniaga, distribusi, dan ketersediaan keamanan pangan.
Politikus PKB ini menyatakan Badan Pangan Nasional belum berdiri karena pemerintah belum mencapai swasembada pangan. Namun dia percaya secara perlahan pemerintah akan berhasil mewujudkan cita-cita ini.
NU memainkan peran penting mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air. Marwan mengatakan saat ini NU memiliki 60 juta pengikut dan lebih dari 20 ribu pesantren yang sebagian besar ada di pedesaan. “Dimana sektor ril perdesaan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, energi dan kawasan konsevasi) merupakan sumber penghidupan warga Nahdliyin yang belum terkelola secara oprimal,” Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.
Sementara itu Ketum PB NU Said Aqil Siradj mengatakan mayoritas petani Indonesia merupakan warga NU yang perlu diperhatikan. Menurutnya kader NU yang ahli genetika dan bibit bisa dilibatkan untuk membantu petani meningkatkan produktifitasnya.
Sayangnya Said melihat lahan pertanian semakin berkurang karena dibeli pengembang properti. Dia berharap NU juga bisa mengadvokasi petani terkait ketersediaan lahan. “Petani itu jujur maka harus berani menyuarakan pendapat,” kata Said saat memberi sambutan pembukaan.
Rembug Nasional dan Rapat Kerja Nasional LPPNU dihadiri pengurus dan anggota LPPNU dari 30 provinsi, juga pengurus cabang LPPNU di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika