REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan setoran calon ketua umum partai tersebut sebesar Rp20 miliar hanya wacana. Ia yakin mahar sebesar itu tidak akan disetujui Ketua Umum Partai Golkar.

"Soal permintaan itu mungkin baru wacana dan pasti ketua umum keberatan, karena itu sama saja seperti pemerasan," kata Bambang di Jakarta, Jumat (15/4).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan nilai setoran untuk menjadi calon ketua umum paling besar sekitar Rp5 miliar, hal tersebut mencontoh Penyelenggaraan Munas Kamar Dagang Indonesia.

"Seperti Kadin besarannya paling banter Rp2 hingga Rp3 miliar, tapi karena ini partai politik Rp5 miliar masih pantas," ujarnya.

Ia juga menginginkan ketelibatan penegak hukum untuk mengawasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Gokar yang akan digelar Mei 2016 mendatang.

Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya suap atau politik uang dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Utamanya kalau ada ketua Golkarnya dan penyelenggara negara. Kalau bukan penyelenggara negara kan bukan urusan," katanya lagi.

Sebelumnya, sekretaris panitia pengarah Munaslub Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan wacana setoran oleh calon Ketua Umum memang sedang dalam pembahasan, namun dia menegaskan angka Rp20 miliar tidak benar.

Menurut Agun kebijakan setoran itu dilandasi keinginan menciptakan level atau derajat pertarungan politik yang sama di antara calon ketua umum.

Jika tidak diatur demikian, maka dikhawatirkan calon yang memiliki uang berlebih dapat lebih leluasa menggelontorkan dana.

"Jangan seperti dulu ada kandidat membuat posko sendiri," ucapnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa panitia pengarah Munaslub Golkar akan membuat kebijakan bahwa seluruh calon Ketua Umum Golkar akan dimintai setoran dana sebesar Rp20 miliar untuk penyelenggaraan Munaslub.

Ikuti Whatsapp Channel Republika