REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Semangat pencegahan dan pemberantasan narkotika dan obat obat berbahaya (Narkoba) yang telah merambah seluruh eleman bangsa harus didukung dengan kebijakan anggaran yang kuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sultan Ade Hendra mengatakan komitmen mencegah dan memberantas narkoba tidak cukup dengan retorika tetapi dibutuhkan dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun parlemen atau DPR.
"Seperti apa yang dinyatakan Presiden bahwa Indonesia masuk kategori darurat narkoba. Narkoba sudah menyeret berbagai lapisan, termasuk aparat negara maka butuh keseriusan memerangi narkoba," kata Ade Hendra, Sabtu (16/4).
Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah mengalokasikan anggaran yang maksimal dan Komisi X mendukung sepanjang usulan anggaran dimaksud didukung argumentasi yang rasional. Pemangku kepentingan di negeri ini, lanjutnya, harus sadar bahwa tidak tertutup kemungkinan negara lain memilih strategi menghancurkan Indonesia melalui narkoba. Indikasi tersebut, lanjut dia, dapat diamati dari sasaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar melibatkan anak-anak remaja berusia sekolah.
"Generasi muda pelajar dan mahasiswa adalah aset bangsa. Kalau generasi muda bangsa Indonesia sudah dikuasai narkoba maka ambruklah bangsa kita," ujarnya.
Deteksi dini narkoba juga dapat diberlakukan pada sekolah akademi atau lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah umum (SMU) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
"Kita sudah mengetahui dan menyaksikan melalui pemberitaan media bahwa narkoba sudah menyentuh seluruh elemen, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat birokrasi sehingga pencegahannya pun tanpa pilih merk," katanya.
DPR RI, lanjut Ade Hendra mengapresiasi terobosoan perguruan tinggi Indonesia yang membentuk konsorsium pencegahan narkoba sebagai metode strategis mencegah barang haram tersebut masuk kampus.
"Kita tidak bisa jamin bahwa kampus bersih dari narkoba tetapi harus optimistis untuk mencegah lembaga ilmiah sebagai sasaran pasar narkoba," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika