REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui telah terjadi penyanderaan kembali terhadap empat WNI. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencermati langkah apa yang harus dilakukan.

"Kita akan evaluasi dari waktu ke waktu sekarang krisis center sudah berjalan di bawah Polhukam dan kita memantau semua kegiatan itu. Kita lihat apakah politik atau tebusan-tebusan," jelasnya saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4).

Dalam pembicaraannya dengan Panglima TNI, kata Luhut, tidak tertutup kemungkinan dibangun kerja sama antara TNI dengan tentara Filipina dan Malaysia untuk melakukan patroli di perairan tersebut guna menghadapi masalah perompakan.

"Untuk penyanderaan pertama, kita masih negosiasi oleh pengusaha. Kita biarkan saja pengusaha dulu, kita monitor dengan baik, kita tunggu Senin (18/4), tapi saya sampaikan negosiasi ini tidak bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI mengerahkan dua kapal perang ke perbatasan Filipina menanggapi aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Saya sudah siapkan pasukan di darat, laut dan udara untuk mengambil tindakan di perbatasan Filipina," katanya.

Gatot mengaku telah mendapat informasi bahwa pada Jumat (15/4) sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI.

"Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia. Terindikasi adalah kelompok Abu Sayaf tapi masih dalam penyelidikan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika