REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perkotaan dari Universitas Parahyangan, Marco Kusumawijaya menilai Jakarta tidak memerlukan penghasilan tambahan dengan membangun 17 pulau reklamasi di pantai utara.

Menurut dia, rendahnya serapan anggaran DKI pada 2015 yaitu 67 persen dari total anggaran sebesar Rp 67,28 triliun, menunjukkan banyak dana yang masih sangat cukup digunakan untuk rehabilitasi laut yang tercemar, bukan malah mereklamasi.

"Persoalannya, pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi itu kurang karena orang tidak paham bahwa merehabilitasi lingkungan sebetulnya merehabilitasi ekonomi," ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Ahad (17/4) .

Rehabilitasi yang dimaksud Marco adalah mengendalikan limbah yang dibuang ke sungai-sungai dan pada akhirnya bermuara ke laut utara Jakarta. Untuk itu, daripada menambah luasan wilayah darat dengan reklamasi Teluk Jakarta hanya atas dalih untuk memicu pertumbuhan bisnis properti dan komersial, ia dengan tegas meminta agar laut Jakarta dipulihkan atau direhabilitasi.

Pendiri Rujak Center for Urban Studies (RCUS) itu juga menolak anggapan penghentian reklamasi pulau akan berdampak pada kerugian negara karena pulau-pulau yang kini tengah dibangun akan mangkrak. "Kalau dilanjutkan reklamasi, kerugian justru terjadi pada sesuatu yang kita sebut milik bersama yaitu laut. Sementara yang untung ya pribadi, perusahaan, dan pemerintah dengan rezimnya saat ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika