REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia pengarah atau Sterring Comitte (SC) Munaslub Partai Golkar memutuskan adanya sejumlah uang yang harus disetor oleh bakal calon ketua umum. Meski besaran setoran uang ini masih belum ditentukan, namun kebijakan ini justru dianggap melanggengkan oligari politik berdasarkan uang.

Hal ini diungkapkan pengamat politik asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito. Menurut dia, dengan adanya syarat setoran itu, maka yang bisa maju dalam bursa pemilihan ketua umum Golkar adalah orang-orang kaya.

Kondisi ini tentu akan menutup ruang bagi orang-orang yang tidak memiliki sumber daya dan kekayaan yang banyak. ''Itu namanya melokalisir atau melanggengkan oligarki politik berdasarkan uang," ujar Arie saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/4).

"Dengan kebijakan itu," kata Arie melanjutkan, "Golkar seolah melegalkan cara-cara peralihan kekuasan dengan modal uang. Itu legalisasi uang dalam proses politik."

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu pun menilai, syarat pemberian setoran uang yang dibebankan kepada bakal calon ketua umum, maka kekhawatiran terbesar yang muncul adalah syarat-syarat lain cenderung diabaikan. ''Seperti kelayakan dari sisi moralitas politik, leadership, dan integritas,'' ucap dia.

Lebih lanjut, Arie menambahkan, kebijakan yang diterapkan oleh panitia Munaslub Golkar tersebut juga tidak menjamin bakal mengurangi praktek-praktek politik uang. Selain itu, dalam pembiayaan Munaslub, Golkar seharusnya menggunakan anggaran yang dimiliki Golkar, selaku organisasi.

''Uangnya organisasi yang harusnya dipakai untuk membiayai itu. Itu (biaya Munaslub) harus ditanggung oleh lembaga bukan ditanggung oleh kandidat,'' ujar Arie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika