REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terus mengikuti perkembangan penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Sejumlah upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membebaskan para sandera. Salah satunya, jalur diplomasi, negosiasi dan operasi militer.

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menegaskan, dalam upaya pembebasan WNI, pemerintah Indonesia tidak akan mengelontorkan sepeserpun uang negara. "Negosiasi, kita ikut negosiasi. Tapi pemerintah tak boleh keluarkan uang," kata dia di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (18/4).

Ia menjelaskan, pemerintah masih mengusahakan jalur negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Jika terpaksa harus membayar, menurutnya, itu merupakan tanggungjawab perusahaan dari WNI yang disandera.

Ryamizard mengaku, saat ini pemerintah sudah mengetahui di mana posisi sandera berada. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci, sebab hal tersebut masih sangat sensitif.

Saat ini, ia mengatakan, kondisi semua sandera sehat. Pemerintah Indonesia yang sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina menjamin keamanan para sandera. Kemudian berdasarkan informasi yang ia dapat, dirinya yakin kelompok teroris itu tidak akan membunuh para sandera. "Mereka (tim intelejen) bilang sandera tak akan dibunuh. Mereka (teroris) minta uang," ujarnya.

Menurut Ryamizard, berdasarkan pengalaman membebaskan sandera, langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sudah benar. " Ya itu tadi, diplomasi, negosiasi, operasi militer," imbuhnya.

Jalur diplomasi, kata dia, sebenarnya merupakan ranah Kementerian Luar Negeri. Namun, Ryamizard mengaku juga membantu dengan berkoordinasi dengan Menhan Filipina dan Menhan Malaysia. Yang kedua, yakni jalur negosiasi. Yang terakhir, yakni operasi militer. "Tapi yang jelas di sini kita harus mau damai. Tapi kalo mau perang terus, ya perang lah. Kalo perang kan yang sulit rakyat," katanya

Baca juga, Sepuluh WNI Disandera di Filipina, Pemerintah Diminta Gerak Cepat.