REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui usulan operasi atau patroli bersama di Laut Cina Selatan sudah disarankan setahun lalu.

Menurut Menhan, jika usulan tersebut dipraktikkan, maka penyanderaan dan pembajakan kapal Indonesia di wilayah perairan Filipina tidak akan terjadi. Namun, ia enggan menanggapi ihwal, apakah usulan tersebut pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti pemerintah dan pihak terkait, atau tidak.

"(Ditanggapi pemerintahan) kita tak tahu. Kalau itu (patroli bersama) dilakukan, tak akan pernah begini. (Berarti tak pernah dilakukan) sudahlah," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (18/4).

Ia menjelaskan, yang namanya operasi gabungan, pemerintah jangan melihat Laut Cina Selatan secara luas. Namun, bisa fokus di sepanjang pinggiran laut Australia dan Kalimantan.

Patroli bersama, menurut Menhan, juga merupakan bentuk bagaimana perwujudan persaudaraan di negara-negara ASEAN. "Ini persaudaraan, daerah kita sendiri. Saya bicara dengan Cina (orang kedua dari Presiden Cina), dia bilang Laut Cina Selatan ini halaman bersama. Mari patroli bersama, kita tanggap bersama," ucap dia.

Untuk mencegah kemungkinan terulangnya pembajakan kapal oleh teroris, butuh keseriusan semua pihak. Khususnya, untu meminimalisir kejadian serupa Namun, menurutnya, tidak perlu ada pengawalan secara khusus dari TNI AL.

"(Dikawal TNI AL) enggak lah. Nanti sibuk TNI AL," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika