REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia tampaknya akan menggelar Pemilu Federal pada 2 Juli 2016 mengingat Senat kembali menolak RUU yang diajukan Pemerintah untuk membangun kembali pengawas konstruksi.
Pemilu Federal ini disebut Pemilu Pembubaran Ganda karena pemilih harus memilih kembali anggota Senat dan DPR secara bersamaan dan keseluruhan (pada pemilu reguler, hanya setengah kursi Senat yang diperebutkan) untuk memecah kebuntuan di parlemen. Di Australia, pemilu semacam ini diputuskan oleh Gubernur Jenderal dengan rekomendasi Perdana Menteri.
Pemilu Federal Australia yang tampaknya dilangsungkan pada 2 Juli terjadi karena pemerintah kalah suara 36-34.
Anggota Parlemen dan Senator ditarik kembali ke Canberra tiga pekan lebih awal untuk hadir dalam pertemuan luar biasa parlemen yang memperdebatkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) hubungan industrial.
RUU pertama yang diajukan, yang berusaha untuk membangunkan kembali Komisi Bangunan dan Konstruksi Australia (ABCC), diperkenalkan kembali pagi ini. RUU ini, sebelumnya, sudah ditolak Senat dan pada Senin (18/4) siang, RUU ini kembali ditolak.
Bulan lalu, saat mengumumkan ia telah meminta Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove untuk menghentikan pertemuan luar biasa parlemen, Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan Australia akan menuju ke Pemilu Federal (pembubaran ganda) pada 2 Juli jika RUU ini ditolak.
RUU kedua dari legislasi hubungan industrial yang digawangi Pemerintah Australia, yakni RUU Organisasi Terdaftar bahkan telah ditolak dua kali. Hampir dapat dipastikan Perdana Menteri akan menggelar pemilu setelah anggaran federal disampaikan pada 3 Mei.
PM Turnbull harus mengadakan Pemilu Federal (pembubaran ganda) sebelum 12 Mei, jika tidak itu hanya bisa menjadi pemilu reguler untuk memilih DPR dan setengah dari Senat. Pemerintah Australia mengatakan parlemen akan terus bertemu sampai mereka menyelesaikan undang-undang untuk menghapuskan Pengadilan Remunerasi Keselamatan Jalan.
Baca: Harimau Sumatra Tertua di Dunia Disuntik Mati di Honolulu
Ikuti Whatsapp Channel Republika