REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Musni Umar menilai proyek reklamasi di pantai utara Jakarta bukanlah solusi permasalahan keterbatasan permukiman. Reklamasi dinilai lebih banyak dilatarbelakangi motif bisnis.

"Reklamasi itu yang diharapkan datang para ekspatriat, orang-orang berduit dari mancanegara. Jadi bukan untuk keterbatasan tempat," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id.

Menurutnya, keterbatasan lahan permukiman bisa diatasi dengan pembangunan apartemen sederhana. Wakil Rektor I Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini menyebut reklamasi justru menimbulkan banyak masalah dan sudah dibahas oleh pakar bidang lingkungan serta ahli hukum.

Bagi pemerintah dan perusahaan pengembang reklamasi cukup bermanfaat. Mereka melihat apa peluang membangun resort atau hunian bagus. Tetapi di saat bersamaan, hal itu berdampak luar biasa bagi masyarakat miskin.

"Orang-orang di pesisir pantai sangat sulit mendapatkan ikan. Reklamasi merusak ekologi dan banyak lagi dampak negatifnya," katanya.

Pemerintah perlu lagi mengkaji reklamasi baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Musni menyarankan pemerintah jangan mengutamakan faktor ekonomi, namun mengabaikan aspek sosiologis, ekologis, budaya, dan lainnya. Sebab pembangunan seyogyanya bermanfaat bagi manusia, bukan hanya mengejar keuntungan semata.

"Kita pernah mengalami di era orde baru di mana pembangunan begitu hebat dengan pijakan dengan dasar trilogi pembangunan. Pertumbuhannya memang tinggi, tapi tidak tercipta pemerataan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika