REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, akan aneh jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melihat adanya perilaku korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, kejanggalan dalam kasus yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu sangat jelas.

"Bahkan ketika saya terangkan kepada anak SMA pun mereka tahu itu korupsi. Kalau KPK tidak melihatnya malah jadi aneh," kata Prijanto di sela Diskusi Publik dengan tema Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya di Jakarta, Selasa (19/4).

Menurut dia, tidak mungkin Gubernur yang akrab disapa Ahok itu terhindar dari kasus korupsi ini. Prijanto percaya hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan ada kerugian negara dalam pembelian lahan 3,6 hektare itu benar.

"Kecil kemungkinannya Pak Ahok terhindar sebab kasusnya sangat jelas," katanya.

Prijanto mengatakan, hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras memang tidak dapat dipublikasikan. Namun, dia mengaku sudah membaca laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Prijanto menjelaskan, dalam laporan itu, lokasi lahan yang dibeli Pemprov DKI tidak terletak di Jalan Kyai Tapa. Meski RS Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa, namun lahan yang dibeli Pemprov itu berlokasi di Jalan Tomang Raya.

Perbedaan alamat itu menjadi masalah karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya berbeda jauh. NJOP di Jalan Tomang Raya sebesar Rp 7 juta, sementara di Kyai Tapa Rp 20,755 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika