REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan Panama. Hal ini terkait dengan Panama Papers yang memuat daftar sejumlah nama orang Indonesia yang diduga menghindari kewajiban membayar pajak.

"Perlu ada perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Panama, seperti pertukaran informasi multilateral dan bilateral agar detail data Panama Papers bisa ditindaklajuti," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/4).

Teten sendiri mengaku telah menggelar rapat khusus untuk membahas skandal Panama Papers. Rapat dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, kapolri, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gubernur Bank Indonesia, serta ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Teten, dalam rapat tersebut disepakati bahwa data Panama Papers akan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk menelusuri para pengemplang pajak. Terlebih, sambung dia, Dirjen Pajak juga sudah mengonfirmasi bahwa 80 persen nama yang disebut dalam Panama Papers sahih.

Pada Selasa (19/4), situs resmi pemerintah setkab.go.id mengungkapkan bahwa KSP menggelar rapat tertutup untuk membahas Panama Papers. Dalam situs www.ksp.go.id disebutkan, pemerintah berharap uang WNI yang beredar di luar negeri dapat ditarik kembali ke Indonesia (repatriasi).

Dengan uang hasil repatriasi, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mempercepat pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika