JAKARTA -- Reklamasi Teluk Jakarta akan mendatangkan banyak kerugian bagi masyarakat pesisir. Masyarakat sekitar yang rumahnya digusur akan kehilangan tempat tinggal.

Ada beberapa usulan solusi agar proses pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menimbulkan kerugian bagi para warga, khususnya nelayan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal nelayan dan menyediakan permukiman dan sarana produksi bagi nelayan,” kata Direktur Ekseskutif Center for Ocean Develompment and Maritime Civilization (Commit) Muhamad Karim, Rabu (20/4).

Menurut Karim, ada beberapa usulan yang dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup para masyarakat peisisir Jakarta. Pertama, melakukan revitalisasi dan rekonstruksi kampung nelayan dengan mengembangkan model coastal eco village. Sediakan pula infrastruktur pendukung seperti pembangunan pelabuhan tambatan kapal, groin pemecah ombak, dan mendukung wisata kuliner berbasis seafood.

Kedua, menyiapkan instruksi kelembagaan yang mendukung pengembangan kampung nelayan berupa Perda Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di kawasan pesisir Teluk Jakarta. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan distribusi ruang dan ekologi sehingga nelayan tidak menjadi korban pembangunan.

"Ketiga, pilihan terakhir adalah merelokasi nelayan ke tempat yang sesuai dengan habitat kehidupannya sehingga mudah mengakses dan mendapatkan sumber daya yang menjadi sumber pendapatan keluarganya," ujar Karim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika