REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk menjamin pembangunan fasilitas gas alam cair di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku yang akhirnya diputuskan dibangun dengan skema darat bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menjelaskan, perancangan POD atau rencana pengembangan oleh kontraktor Masela yakni Inpex Corporation dan Shell sebetulnya tergantung skenario yang dibentuk pemerintah. Artinya, bagaimana penyerapan manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat, pemerintah yang atur.

Satya menilai wajar apabila kontraktor dalam merancang POD sebatas perhitungan efisiensi anggaran. Justru, katanya, pemerintah lah yang harus memberikan jaminan kepada rakyat.

"Siapa yang jamin rakyat sekitar bisa nikmatin? Harusnya ada yang jamin. Saya tidak salahkan KKKS, saya salahkan pemerintah karena harusnya ada pengaturan soal kemana migas itu mengalir, jangan kayak gas tangguh dulu yang ngalir ke Cina," kata Satya, di Jakarta, Rabu (20/4).

Satya mengatakan, harus ada skenario detil tentang pemenuhan kebutuhan domestik, sebelum diputuskan adanya ekspor. Ia menilai, efek gulir yang kerap kali didengungkan pemerintah bukan sebatas pengembangan masyarakat. Namun juga ada intervensi pemerintah dalam mengawasi proses bisnis yang berjalan.

"Ini yang penting, memang harus masukin multiplier effect itu ke POD. Selama ini kan investasi dalam negeri lewat global value chain. Sekarang kita nggak begitu butuh itu. Kita harus bikin national value chain, kasih ke industri pipa dalam negeri misalnya. Itu requirement buat investor," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika