REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Steering Committe (SC) dan penyelenggara akhirnya memutuskan perkiraan biaya penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar sebesar Rp 85 miliar. Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan keputusan SC ini masih berupa rekomendasi, belum menjadi keputusan akhir.
“Biaya munaslub kurang lebih Rp 85 miliar, itu masih asumsi dari seluruh biaya yang diterapkan,” ujar Nurdin Halid di sela rapat SC dan penyelenggara di DPP Partai Golkar, Rabu (20/4).
Dari besaran biaya munaslub yang rencananya akan digelar di Bali tersebut, komponen paling besar yang menelan biaya adalah uang saku untuk pemilik suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi praktik politik uang dalam munaslub nanti. Selama ini, kata dia, dalam setiap penyelenggaran munaslub, uang saku menjadi alasan terjadinya praktik jual beli suara untuk menjadi ketua umum.
Namun, dari wacana yang berkembang di SC beserta penyelenggara, uang saku yang akan diberikan untuk pemilik suara dinilai sangat kecil. Untuk DPD I uang saku yang akan diberikan sebesar Rp 100 juta untuk 7 delegasi. Sedangkan untuk DPD II nilai uang sakunya Rp 25 juta untuk 5 delegasi. Uang saku ini diperuntukkan sebagai biaya keberangkatan pemilik suara.
“Sebab DPD I minimal buruh Rp 20 juta untuk berangkat saja, itu yang selama ini menjadi sumber politik uang, ada uang saku dari salah satu caketum dengan dalih uang saku, padahal praktek politik uang,” tegas dia.
Besaran biaya munaslub yang akan disepakati di SC ini akan ditanggung secara gotong royong oleh seluruh pihak. Baik dari bakal calon ketua umum dan panitia penyelenggara maupun DPP Partai Golkar. Untuk bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi menjadi calon ketua umum, diberlakukan uang pendaftaran sekitar Rp 5-10 miliar.
Besarannya uang yang akan dibebankan pada bakal calon ini untuk pembiayaan yang berhubungan langsung dengan bakal calon ketua umum, seperti uang transportasi, uang saku dan akomodasi. “Balasannya dari panitia kita sediakan tempat mereka bertarung, setelah mereka lolos verifikasi mereka bayar itu (uang pendaftaran),” tegas Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika