REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama (Kemenag) Muhammadiyah Amin menyatakan prihatin karena wilayah Indonesia Timur masih kekurangan tenaga penghulu, bahkan satu propinsi tidak memiliki penghulu.
Hal ini tentu memprihatinkan, kata Amin di hadapan peserta koordinasi dan pembahasan peta program bisnis Kemenag di Jakarta, Kamis.
Pada acara tersebut hadir Kabag Tatalaksana Donna Aprillida, Kasubag Penata Organisasi dan Analisis Jabatan Lukmanul Hakim dan sejumlah peserta dari berbagai direktorat di kementerian tersebut.
Menghadapi kenyataan tersebut, kata Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah menginstruksikan pihaknya untuk segera mengatasi hal tersebut agar tenaga penghulu jumlahnya dapat merata di seluruh Indonesia.
Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan Kalimantan masih kekurangan tenaga penghulu. Termasuk juga Pulau Sumatera.
"Hingga kini, Provinsi Maluku Utara saja tidak memiliki tenaga penghulu fungsional," ia menjelaskan.
Untuk mengatasi itu, ia melanjutkan, Ditjen Bimas Islam akan mendidik sebanyak 2500 tenaga calon penghulu. Mereka itu akan dimasukan atau disertakan pada Diklat calon penghulu dalam waktu dekat. Persoalannya, katanya lagi, mereka itu harus mengikuti terlebih dahulu program asesmen.
Jika para penghulu tersebut harus ikut seleksi asesmen terlebih dahulu, menurut dia, bisa jadi para peserta yang diikutkan dalam program Diklat calon penghulu banyak yang tidak lulus.
Karena itu, ia berharap Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Mahsusi, tidak menyertakan peserta calon penghulu tersebut ikut asesmen. Potensi tidak lolos asesmen sangat besar. Hal itu berarti upaya memenuhi pemerataan jumlah penghulu di seluruh Indonesia bakal tidak tercapai.
"Yang jelas, proses seleksi calon penghulu di seluruh Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga tersebut, khususnya di wilayah Indonesia timur, masih terus berlangsung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika