REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Steering Committee (SC) Munaslub Golkar memutuskan anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut sebesar Rp 85 miliar. Calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin menilai anggaran tersebut terlalu besar untuk kegiatan Munaslub.
Mahyudin mengatakan berdasarkan pengalaman, biasanya biaya Munas mencapai Rp 10 miliar atau dibawah itu. Hanya saja, karena diiringi kegiatan lain yang tidak lazim dan biasa dilakukan di Munas sebelumnya, maka biayanya menjadi membengkak.
Karena itu, ia meminta kegiatan-kegiatan yang belum tentu ada manfaatnya bagi calon ketua umum seperti kampanye per zona untuk tidak digelar. Semestinya, para Caketum diajak diskusi soal kampanye per zona.
''Kalau membuat Munaslub dengan angka sebesar itu seolah-olah bikin proyek saja. Kalau pemerintah batas penunjukan langsung itu Rp 200 juta, kalau Rp 85 miliar itu mesti ditender. Kasih event organizer saja, gak usah pakai panitia, jadi bisa lebih murah,'' katanya di Jakarta, Kamis (21/4).
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak terlalu baik efeknya terhadap citra politik untuk masyarakat Indonesia. Anggaran itu terlalu berlebihan, dan akhirnya bisa menggiring pada korupsi kalau politik berbiaya tinggi.
''Padahal, semangat kita ingin memberantas korupsi, dan itu dengan menekan agar biaya politik murah. Sekarang kalau mau jadi ketua umum saja mahal saya kira berat,'' ujarnya.
Terkait dengan biaya pendaftaran untuk Caketum sebesar Rp 5-10 miliar, Mahyudin juga mengangap itu angka yang cukup besar. Apalagi, tidak ada aturan bahwa dalam pendaftaran ada mahar di dalam AD/ART Partai Golkar. Karena yang diatur adalah iuran dan sumbangan kader.
''Sebagai kader kalau diminta sumbangan, mau jadi calon atau tidak saya akan nyumbang. Tapi yang realistis. Kalau dipatok besar, kan tidak rasional dan dari sisi pencitraan tidak baik," katanya lagi.
"Kalau Golkar citranya jelek di mata masyarakat mereka yang bertangungjawab. Nanti kader-kader Golkar pada kabur semua,'' ucap wakil ketua MPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika