REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menyusun kepengurusan hasil muktamar Pondok Gede, Jakarta. Meskipun belum sampai tahap akhir, namun kepengurusan PPP yang baru dipastikan membengkak jumlahnya.

Ketua Umum terpilih muktamar Pondok Gede, Muhammad Romahurmuziy (Romi) mengatakan, sampai saat ini tim formatur masih bekerja untuk melengkapi kepengurusan. “Jumlah pengurus DPP PPP membengkak,” ujar Romi pada Republika.co.id, Jumat (22/4).

Romi menambahkan, jumlah pengurus yang akan diakomodasi dalam kepengurusan PPP kali ini lebih dari 100 orang. Hingga saat ini bentuk dan jumlah kepengurusan masih tahap finalisasi. Romi membandingkan, jumlah kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung 2011 hanya 55 orang dengan 4 wakil ketua umum.

“Pengurus harian DPP PPP hasil muktamar VIII Jakarta 2016 bakal lebih dari 100 orang dan lebih dari 8 orang waketum,” tegas Romi.

Mantan Sekretaris Jenderal PPP ini juga menegaskan, dalam kepengurusan yang dibentuk ini pihaknya menjamin untuk mengakomodir kader PPP hasil muktamar Jakarta yang dipimpin ketua Umum Djan Faridz. Pihaknya akan bersikap proporsional terhadap kepengurusan yang diajukan oleh kubu Djan.

“Tentu proporsional, sesuai yang dimajukan,” ungkap dia.

Membengkaknya jumlah kepengurusan ini disebabkan adanya keinginan menyatukan seluruh kader PPP pascakisruh. Setelah kisruh selama hampir 2 tahun, PPP akhirnya menggelar muktamar yang diklaim bakal menyatukan pihak-pihak yang berselisih. Yaitu menggelar muktamar rekonsiliatif utnuk islah.

“Dalam rangka merajut islah, kebutuhan sourcing professional, dan mencerminkan semangat perubahan,” kata Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika