REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Pembangunan dan Reformasi Cina (The National Development and Reform Commission of the People's Republic of China /NDRC) Xu Saoshi mengatakan, kereta api cepat yang dibangun untuk rute Jakarta-Bandung, akan menggunakan standar dan teknologi Cina.

"Seperti yang digunakan di Cina dan beberapa negara lain," kata dia saat bertemu Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan, Jumat (23/4).

"Kami," kata dia menambahkan, "sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan RI dan concern-nya terhadap standar serta tekonologi yang digunakan, dan ini akan menjadi fokus kami untuk ditindaklajuti, karena bagaimana pun proyek ini yang pertama bagi Indonesia sehingga harus benar-benar memberikan manfaat. Kami memahami, dan kami akan bicarakan dengan pihak terkait".

Dalam pertemuan dengan Menhub Cina Yang Chuantang, Jonan meminta menjamin standar teknologi kereta api cepat Jakarta-Bandung, agar kenyamanan dan keselamatan penumpang benar-benar terjamin. Jonan juga meminta Kementerian Perhubungan Cina memberikan jaminan terkait perubahan standar teknis serta teknologi yang digunakan pada kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Jika ada perubahan standar teknis dan teknologi yang digunakan, semisal terkait kecepatan yang berubah dari semula 250 menjadi 350 kilometer per jam, kami harus diberitahu lebih dulu dan itu diketahui serta dijamin oleh Kementerian Perhubungan Cina. Agar kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, benar-benar nyaman dan aman digunakan," ujar Jonan.

Mantan dirut PT KAI itu melanjutkan, "Jangan perubahan itu dilakukan begitu saja saat pembangunan berjalan, tanpa pemberitahuan dan jaminan dari regulator Tiongkok."

Terkait itu, Menhub Yang Chuantang menyatakan akan menindaklanjutinya dengan pihak yang berkaitan dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selain masalah standar teknis dan teknologi yang tidak sesuai, dalam pertemuan dengan Menteri NDRC dan Menhub Cina, Jonan juga meminta agar permasalahan pembebasan lahan segera dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemda yang wilayahnya akan digunakan sebagai jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, sepanjang 150 kilometer.

"Jika persoalan lahan ini tidak dapat diselesaikan, maka pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sudah dipastikan tidak akan tepat waktu," kata Jonan mengingatkan.

Perihal standar teknis serta teknologi KA cepat Jakarta-Bandung, dan pembebasan lahan juga disampaikan Jonan kepada Presiden Cina Railway selaku operator kereta nasional Tiongkok, dan kepala konsorsium Tiongkok untuk pembangunan proyek kereta api cepat, yang ditargetkan operasional pada 2018.

(Baca Juga: Menhub Jonan Minta Jaminan Cina Soal Keamanan Kereta Cepat)

Ikuti Whatsapp Channel Republika