REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berencana melibatkan bank dan koperasi simpan pinjam syariah sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Jadi salah satu kandidat penyalur KUR, BRI Syariah masih menunggu kepastian pelaksanaan program ini.

Direktur Utama BRI Syarian Moch Hadi Santoso mengatakan, BRI Syariah sudah mengajukan diri untuk bisa menjadi penyalur KUR atau dalam keuangan syariah disebut pembiayaan usaha rakyat (PUR). BRI Syariah melihat proses ekonomi yang murah harus mulai berjalan.

''OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kemenko Perekenomian sudah membolehkan, tinggal menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan,'' kata Hadi saat berkunjung ke Kantor Harian Republika, Jumat (22/4).

Sambil menunggu itu, BRI Syariah juga mempersiapkan sistem daring program PUR ini. Hal ini agar saat pelaksanaan, semua proses tercatat daring dan cepat.

Opini syariah juga sudah didapat dan disetujui dewan pengawas syariah (DPS). Sebagai pengganti mekanisme subsidi bunga, BRI Syariah mengajukan imbalan ju'alah. Besar ju'alah sama dengan besar subsidi yang diberikan ke bank-bank penyalur KUR.

''Kalau menyentuh masyarakat kecil, buat kami ini bukan soal untung rugi. Doa mesyarakat kecil kan lebih kuat. Induk (BRI) sudah buktikan,'' ungkap Hadi.

BRI Syariah mengajukan agar bisa menyalurkan dana PUR sebesar Rp 500 miliar tahun ini. Karena pembiayaan skala mikro, plafon PUR maksimal Rp 25 juta per nasabah.

Sektor yang disasar masih perdagangan. Segmen TKI belum akan dijangaku meski ada porsi untuk itu selain perdagangan dan investasi. ''Sebenarnya kesempatan untuk masuk ke segmen TKI juga besar. Tapi kami belum ke sana, sambil belajar dulu,'' kata Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika