REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia‎ (KedaiKopi) meluncurkan hasil survei terbaru tentang isu terbaru yang ada di Ibukota. Survei tatap muka ini dilakukan pada  tanggal 18-21 April 2016.

Survei ini untuk memantau tren isu Pilgub Jakarta pascapemanggilan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai saksi oleh KPK dan tren opini publik usai tidak diberlakukannya 3 in 1 di Jakarta.

Juru Bicara KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, pascaAhok dipanggil KPK ada fluktuasi elektabilitas yang diperoleh Ahok. "Hal ini didapat dari berbagai sumber yang pernah mempublikasi elektabilitas Ahok," katanya, Ahad, (24/4).

Elektabilitas Ahok pada Januari 2016 adalah ‎43,25 persen, pada Februari 2016 terjadi peningkatan menjadi 43,5 persen, Maret 2016 meningkat tajam menjadi 51,80 persen. Kemudian April 2016 pascapemanggilan oleh KPK elektabilitasnya kembali melorot menjadi 45,50 persen.

Mayoritas responden berpendapat Ahok tidak terlibat kasus Rumah Sakit Sumber Waras (34,8 persen) dan kasus suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta (36,5 persen). Sebanyak 68,3 persen reponden mengetahui pemanggilan Ahok oleh KPK yang berujung pada pendapat responden tentang keputusan responden dalam memilih Ahok dalam Pilgub Jakarta mendatang.

Pascapemanggilan Ahok oleh KPK, ada 34,5 persen responden menyatakan mantap memilih Basuki Tjahaja Purnama. Sementara 30 persen menyatakan ragu-ragu dan 16,5% menyatakan tidak akan memilih Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub Jakarta mendatang.

"Bila dibandingkan dengan Februari 2016 lalu, kepuasan publik terhadap kinerja pejawat sedikit menurun dari 71,2 persen menjadi 68,5 persen yang berimbas pada ketidakpuasan yang sedikit meningkat dari 26,8 persen menjadi 28,5 persen," ujar Hendri.

Baca juga, Ini Lawan yang Disebut Bisa Menyaingi Ahok di Pilkada DKI 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika