REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Setelah terpilih menjadi Ketua DPD I Golkar Jawa Barat dalam Musda, Dedi Mulyadi mulai menyikapi beberapa isu kebijakan anggaran terkait Jabar. Salah satunya, Dedi menyoroti masalah pengadaan mobil dinas untuk para anggota DPRD Jabar.
Menurut Dedi, Ia telah mengintruksikan pada jajaran Fraksi DPRD Partai Golkar Jabar untuk menolak mobil dinas bagi para anggota Dewan tingkat Provinsi. Karena, Pemprov Jabar seharusnya membuat skala prioritas dalam menyusun kebijakan anggaran agar fokus pada pemenuhan kebutuhan publik.
"Di tengah 50 persen masyarakat Jawa Barat belum memiliki MCK yang layak, malah muncul kebijakan yang melukai perasaan mereka. Ini sungguh ironis," ujar Dedi kepada wartawan, Senin (25/4).
Seharusnya, kata dia, ada prioritas anggaran agar satu per satu kebutuhan masyarakat terpenuhi. Anggaran yang harus diprioritaskan, di antaranya harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap kali terjadi dibeberapa daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung dan Bekasi.
“Urgensi hari ini sebenarnya masalah banjir. Kita lihat dahulu hanya Kabupaten Bandung saja. Kini Kota Bekasi juga ikut banjir," kata Dedi seraya mengatakan, fokus anggaran seharusnya ada pada revitalisasi lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai Citarum.
Dedi pun meminta Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat untuk mengidentifikasi masalah pendidikan dan infrastruktur. Pos-pos anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur juga termasuk prioritas kebijakan publik yang harus segera terealisasi.
"Fraksi Golkar DPRD Provinsi sudah firm akan meminta Pemprov Jawa Barat untuk mencoret anggaran yang tidak penting semisal pengadaan mobil dinas,” katanya.
Dedi pun mengimbau kader Partai Golkar Jawa Barat yang hari ini menjadi Anggota Legislatif untuk konsisten bekerja dalam kerangka pengabdian untuk masyarakat. Seluruh anggota dewan terutama yang berasal dari Partai Golkar harus amanah dan memiliki logika kerakyatan.
"Sebab mereka dipilih oleh rakyat maka sudah sepantasnya berjuang demi kesejahteraan rakyat,” kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika