Senin 25 Apr 2016 22:04 WIB

Keamanan Wilayah Maritim Bukan Hanya dari Aspek Laut

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Angga Indrawan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan pembekalan kepada 92 Kepala Daerah peserta Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintah Daerah (OKPPD) Angkatan I tahun 2016 di Jakarta, Sabtu (23/4).(dok.Puspen TNI)
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan pembekalan kepada 92 Kepala Daerah peserta Orientasi Kepemimpinan Penyelenggara Pemerintah Daerah (OKPPD) Angkatan I tahun 2016 di Jakarta, Sabtu (23/4).(dok.Puspen TNI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat menjadi kesempatan untuk membangun kekuatan TNI AU. Menurut Gatot, keamanan wilayah maritim tidak hanya dilihat dari aspek keamanan laut, tapi juga harus didukung dengan kekuatan dan pengendalian wilayah udara.

Panglima TNI menambahkan, inti dari kekuatan udara adalah pengendalian udara, yaitu dengan mengendalikan wilayah udaranya dan udara musuh. Kedaulatan negara di udara itu juga ditentukan oleh kemampuan udara dari negara yang bersangkutan. Indonesia, lanjut Panglima TNI, harus bisa mengendalikan keamanan permukaan maupun di bawah permukaan.

Menurutnya, Indonesia bukanlah negara agresor. Sehingga, menurut Panglima TNI, Indonesia harus mampu mengendalikan keamanan permukaan maupun bawahnya untuk menghadapi ancaman dari musuh. Pun dengan kemampuan untuk mengendalikan keamanan di wilayah ruang udara Indonesia.

"Kalau kita bisa mengendalikan semua kekuatan udara yang ada, maka musuh tidak bisa menggunakan kekuatan udaranya secara efektif," ujar Panglima TNI pada Seminar Nasional Kedirgantaraan di Klub Eksekutif Persada, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/4).

Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan, saat ini pengendalian udara merupakan salah satu syarat keberhasilan operasi-operasi militer, baik defensif ataupun ofensif. Untuk itu, pertumbuhan dan pengembangan kekuatan TNI AU harus bisa berhadap-hadapan dengan vatiabel yang terus meluas dan seiring dinamika yang selalu berubah-ubah.

Terkait visi Poros Maritim Dunia, Panglima TNI menyebutkan, kebijakan dan rencana pemerintah itu dapat menjadi peluang untuk membangun TNI AU sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan pemerintah soal visi Poros Maritim Dunia harus didukung dan dilaksanakan dengan pengawalan dari TNI AU.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement