REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan kewenangan membangun halte dan busway baru diserahkan pada pemerintah kota penyangga yang bakal dilewati bus Transjakarta.

Ia mengatakan pelebaran trayek Transjakarta hingga ke kota Depok dan Bekasi saat ini seharusnya bisa mengakomodir warga kedua kota tersebut. Pihak pemprov DKI pun, kata dia, sudah berbaik hati memberikan hitungan rupiah per kilo meter bagi bus Transjakarta yang melewati kota penyangga. Sehingga ia menilai pembangunan halte dan busway diserahkan pada kota penyangga.

"Masa pemprov Jakarta yang bangun, tanya aja pemerintah sana (Depok dan Bekasi). Yang tahu wilayah kan dia. Kalau bus ini kita yang bayar, cuma kan ngelewatin lintas wilayah. Kan kita yang PSO (subsidi)," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Senin (25/4).

Di sisi lain, ia menyebut rute-rute Transjakarta yang melewati kota penyangga sudah dibahas dengan pemprov setempat. Sehingga menurutnya kota-kota penyangga seharusnya sudah tau rute mana saja yang perlu perbaikan. Adapun mengenai pendanaannya, Sinaga mengatakan bisa saja dari anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kalau untuk rute sudah dibahas semua, tapi semuanya tergantung mereka.  Mau minta anggaran (perbaikan jalan dan fasiltas) ke Kemenhub itu urusan dia. Kalau mau minta dana bantuan kesana, tergantung pengajuannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima surat pemberitahuan resmi rute baru bus Transjakarta yang akan masuk ke Bekasi. "Harusnya sesuai dengan prosedur, jangan asal lewat tanpa pemberitahuan," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal adanya perjalanan bus Transjakarta hingga Bekasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika