REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (25/4) mengatakan ia menyampaikan dengan keprihatinan yang mendalam karena penyelenggaraan pemilihan umum di Haiti pada 24 April, yang disepakati pada 5 Februari, belum terpenuhi.
Belum ada tanggal pilihan bagi pemilihan umum tersebut yang telah diumumkan. "Sekretaris Jenderal kembali menyampaikan dukungan kuatnya bagi penyelesaian, tanpa penundaan lebih lanjut, mengenai pemilihan umum 2015 dan menyeru semua pelaku di Haiti guna menjamin kembalinya secara layak ke tatanan undang-undang dasar, sementara negara tersebut tak bisa menangani masa pemerintah peralihan yang berlarut-larut dan menghadapi tantangan besar ekonomi-sosial serta kemanusiaan," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan di Markas Besar PBB oleh juru bicara Ban.
"Sekretaris Jenderal menyatakan lembaga yang dimaksudkan mengenai satu komisi untuk menilai dan mengabsahkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2015. Ia menegaskan perlunya untuk mengakhiri proses tersebut sesegera mungkin," kata pernyataan itu.
Sekretaris Jenderal kembali menegaskan komitmen PBB untuk memberikan dukungan penuhnya kepada rakyat Haiti dalam memenuhi aspirasi demokrasi mereka.
Presiden Haiti Jocelerme Privert pada Ahad mengatakan penundaan pemilihan presiden Haiti yang berulangkali terjadi mungkin tak terjadi sampai Oktober, setelah protes jalanan meletus pada hari itu, saat negara kecil di Karibia tersebut tak bisa memenuhi tanggal yang disepakati bagi pemungutan suara babak berikut.
Sejak babak pertama pemilihan umum pada Oktober 2015, Jude Celestine telah mengklaim Pemerintah Presiden Michel Martelly memanipulasi hasil sehingga menguntungkan Kovenel Moise. Dalam proses tersebut, Jude Celestin -calon dari oposisi- menempati posisi kedua dari 54 calon di belakang calon dari partai yang berkuasa, Jovenel Moise.
Haiti telah dinodai oleh krisis politik mendalam sejak tahun lalu, yang memaksa perdana menteri Laurent Lamothe mengundurkan diri dan membuat parlemen dalam goyah setelah pemilihan anggota parlemen ditunda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika