REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan adanya 57 ribu PNS fiktif seIndonesia. Menanggapai informasi tersebut, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya juga akan melakukan pemeriksaan data PNS kembali.
Sekretaris Daerah Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir mengatakan, di Tasikmalaya tidak ditemukan PNS fiktif karena sebelumnya sudah melakukan verifikasi. Untuk menindaklanjuti informasi banyaknya PNS fiktif di Indonesia, dikatakan Abdul, pihaknya akan menyisir dari mulai keuangan.
"Tindaklanjutnya mulai menyisir dari mulai keuangan itu diverifikasi ulang semua golongan, nanti bakal ketahuan jumlah PNS dan nominal gaji perbulan yang dikeluarkan," kata Abdul kepada Republika.co.id, Selasa (26/4).
Abdul menerangkan, jumlah pegawai negeri yang ada di Badan Pendidikan Pelatihan Kepegawaian Daerah (BPPKD) disesuaikan dengan gaji yang dikeluarkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA). Kalau jumlah PNS dan gaji yang dikeluarkan tidak sinkron, artinya ada yang fiktif. Dengan cara seperti itu akan ketahuan apakah ada PNS fiktif atau tidak.
Misalkan ditemukan ada PNS fiktif, dikatakan Abdul, orangnya akan dicari. PNS fiktif tersebut harus bertanggungjawab dari sisi keuangan. Tapi, sampai saat ini tidak ditemukan PNS fiktif di Tasikmalaya.
Kepala BPPKD Kabupaten Tasikmalaya, Iin Aminudin menambahkan, sistem pencatatan PNS sudah menggunakan sistem aplikasi pegawai. Hal tersebut dilakukan saat Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). Diketahui data real PNS yang ada di Tasikmalaya sekitar 14.500 orang.
"PUPS tersebut dilakukan sejak Agustus sampai Desember tahun lalu, jadi datanya real," kata Iin. Menanggapi munculnya informasi adanya puluhan ribu PNS fiktif, Pemkab Garut juga mulai melakukan pemeriksaan PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut, Asep Farouk mengatakan, ada sekitar 19.400 PNS yang telah melakukan PUPNS.
Saat ini, dikatakan Asep, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan menunggu konfirmasi dari DPPKA yang menyalurkan gaji PNS. "Sampai sekarang kami belum mengetahui apakah ada PNS fiktif atau tidak, tidak menuntut kemungkinan ada di Garut tapi harus ditelusuri dulu," kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika