REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengaku masih menyimpan keraguan terhadap data-data yang diberikan untuk memutuskan kebijakan impor. Sebagai langkah antisipasi, presiden telah menyiapkan sekitar 340 petugas sensus untuk disebarkan ke seluruh Indonesia.

"Ada 340 ribu petugas lapangan. Ini sebuah angka yang besar sekali. Kalau data yang nanti kita peroleh betul, akurat, itulah yang akan kita pakai untuk merumuskan sebuah kebijakan," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4).

Selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi kerap menerima data yang berbeda tentang angka kemiskinan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka yang berbeda-beda juga ditemukan Jokowi dalam data produksi beras nasional. (Baca: Jokowi Minta Data Hanya Bersumber dari BPS Agar Seragam)

Presiden menilai, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang dimiliki pemerintah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, kata Jokowi, sensus menjadi sangat penting agar pemerintah tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

"Bagaimana saya akan memutuskan tidak atau impor beras misalnya, wong datanya meragukan," ucap dia.

Pemerintah akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 untuk mengetahui secara aktual kondisi perekonomian dan lapangan usaha di Indonesia. Untuk melakukan sensus tersebut, pemerintah menerjunkan 340 ribu petugas ke seluruh penjuru negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, melalui Sensus Ekonomi, pemerintah dapat mengetahui produktivitas dan daya saing dari berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui bidang usaha mana yang kompetitif dan siap untuk memasuki era persaingan global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika