REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinilai perlu mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai gaya komunikasinya selama ini. Kalau Mendagri mendiamkan, artinya dia membiarkan Ahok dengan gaya komunikasi seperti itu.

“Harusnya jangan seperti itu, perlu mengingatkan,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Umaimah Wahid, kepada Republika.co.id, Rabu (27/4).

Umaimah sepakat dengan apa yang hendak dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampilkan pemerintahan yang transparan. Namun, Ahok sebagai orang nomor satu DKI harus mampu menciptakan komunikasi yang dapat membuat anak buahnya patuh, disiplin, transparan, tidak korupsi, tetapi tetap merasa diperlakukan sebagai manusia. 

Belum lama ini Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengundurkan diri dari jabatannya. Ahok pun tidak keberatan akan hal itu. Umaimah menduga hal ini lantaran tenaga kerja di Indonesia sangat banyak dan Ahok tahu persis hal itu. “Nah, itu pertimbangan yang kemudian membuat Ahok tidak takut kehilangan bawahannya,” ujar Umaimah.

Menurut dia, situasi sekarang ini membuat orang-orang yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI berada dalam tekanan tinggi. Ahok harus bisa memberi kenyamanan para karyawan. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta bukan hanya perkara gaji tinggi, melainkan juga butuh kenyamanan. 

Umaimah curiga Ahok mempunyai persepsi bahwa banyak PNS di DKI yang tidak cakap bekerja dan tidak jujur sehingga ia menunjukkan gaya seperti sekarang sebagai shock therapy. “Saya sepakat membuat itu, tapi dengan gaya lebih santun, tapi tidak dengan memperlakukan orang lain secara vulgar. Kalau memang salah, orang lain juga akan tahu kalau dia salah.

(Baca Juga: 'Pejabat Jadi Bawahan Ahok Tertekan')

Ikuti Whatsapp Channel Republika