REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengakui, KCIC tidak ada kontrak atau memerintahkan pekerja asal Cina dari PT Geo Central Mining (GCM), yang merupakan mitra PT Wijaya Karya, untuk bekerja di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Ia mengatakan, survei yang dilakukan tersebut liar.
"Terkait tujuh orang yang ditangkap di Halim oleh PT Geo Central Mining, kami tidak ada kontrak atau perintah untuk survei di Halim. Jadi, mereka survei secara liar," ujarnya, Rabu (27/4).
Ia mengaku kaget lantaran GCM berjalan tanpa adanya izin dari KCIC. "Enggak ada izin dari kita karena enggak ada kontrak di Halim dengan kita. Tahu-tahu dia nyelonong masuk gitu kita enggak tahu," lanjutnya.
Ia menegaskan sudah melarang pihaknya masuk ke kawasan tersebut lantaran belum memiliki izin melakukan apa pun di sana. GCM memiliki kontrak, tetapi bukan di Halim, melainkan tempat lain.
"Dia (GCM) dengan kereta cepat tapi di wilayah lain. Mungkin di Karawang atau di mana. Di Halim itu enggak boleh ada satu pun yang masuk ke sana," katanya.
Ia pun mempertanyakan sikap GCM yang masuk ke Halim tanpa izin dari KCIC. "Pokoknya, sebelum ada izin, kita enggak boleh masuk ke sana untuk apa pun. Untuk survei atau apa pun, enggak boleh. Saya harus menghormati peraturan-peraturan, apalagi di daerah militer," sambungnya.
Disinggung soal izin tinggal para pekerja Cina yang bermasalah, ia juga mengaku kurang mengerti. "Ini kan mereka kan vendor outsource, saya enggak tahu. Yang kita harus selesaikan izin dari TNI AU. Selama belum ada izin, kami tidak akan masuk ke sana. Kami harus menjaga bahwa itu daerah militer. Ada peraturan-peraturan yang itu daerah steril enggak boleh masuk," ungkap Hanggoro.
Ia juga sudah memerintahkan timnya untuk menindak tegas para pekerja asing yang bandel. "Kalau orang-orang Cina melanggar, lapor polisi untuk deportasi. Saya enggak tahu. Ini liar," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika