REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Golkar Fadel Muhammad menegaskan dana gotong royong yang akan disumbangkan oleh calon ketua umum dan setiap pengurus DPD, akan diawasi secara ketat. Sebab dana tersebut bukan untuk partai tapi penyelenggaraan Munaslub.
"Dana gotong royong dari berbagai sumber itu akan diawasi, karena ini bukan untuk dana partai. Jadi kader harus ikut mengawasi dana untuk Munaslub," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (29/4).
Sumbangan dana yang ditargetkan mencapai miliaran rupiah tersebut, dianggapnya merupakan hal yang wajar. Karena kebutuhan penyelenggaraan dalam Munaslub, dan banyak juga pihak yang akan hadir dari semua kader di seluruh Indonesia.
Tapi besarnya dana sumbangan gotong royong tersebut memang harus diawasi. Fadel berharap pada Munaslub Golkar kali ini menjadi contoh ketransparanan pengelolaan dana, dibandingkan penyelenggaraan Munas-Munas sebelumnya.
Sebelumnya Fadel sempat meminta aparat personil dari Kepolisian dan KPK, hingga Badan Intelejen Negara untuk mengawal sumber dana munaslub tersebut. pengawalan ini, bertujuan agar munaslub Golkar Mei mendatang lebih transparan dan akuntabel bagi publik.
Namun permintaan Fadel ini ditolak KPK karena tidak ada kerugian negara di dalamnya. Munaslub Golkar diperkirakan akan menelan biaya Rp 47 miliar, biaya ini berkurang dari estimasi kebutuhan awal Rp 66,9 miliar. Dengan catatan uang saku peserta ditiadakan.
Kebutuhan dana tersebut merupakan sumbangan dari pengurus DPD Golkar dan masing-masing calon ketua umum yang maju di munaslub. Agenda munaslub Golkar sendiri direncakan dilangsungkan di Bali pada 23 Mei 201 mendatang.