REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sebuah bendungan di kawasan Ciletuh, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi jebol Ahad (24/4) lalu. Dampaknya, ratusan hektare areal pertanian di dua kecamatan terancam kekeringan karena tidak ada pasokan air.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, panjang bendungan yang jebol mencapai sekitar 18 kilometer dengan tinggi enam meter. Lokasi bendungan yang rusak tersebut berada di Desa Tamanjaya, Kecamaan Ciemas.
‘’Lahan pertanian petani saat ini menjadi kering,’’ ujar Sekretaris Desa Cibenda, Kecamatan Ciemas Hirin kepada wartawan Ahad (1/5).
Padahal, para petani sangat menggantungkan pasokan air dari Bendungan Ciletuh. Terlebih, ujar Hirin, saat ini petani baru memasuki musim tanam kedua setelah panen raya pada Maret dan April lalu.
Jumlah lahan pertanian di wilayahnya yang terdampak diperkirakan mencapai 200 hektare. Peristiwa jebolnya saluran irigasi ini lanjut Hirin, diketahui warga setelah beberapa hari tidak ada pasokan air ke lahan persawahan warga.
Setelah ditelusuri, kata Hirin, ada bagian dari bendungan yang terputus akibat bencana. Untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak ini memerlukan bantuan alat berat. Camat Ciemas, Agung Budiman menerangkan, kasus bendungan yang jebol ini sudah dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemprov Jawa Barat.
Targetnya, bendungan yang jebol tersebut bisa segera diperbaiki. Pasalnya, ujar Agung, bila tidak diperbaiki ada ratusan hektare lahan persawahan yang terancam kekeringan.
Wilayah yang terdampak antara lain Desa Sidamulya, Cibenda, dan Mandrajaya. Di samping Ciemas, Kecamatan Ciracap juga mengalami dampak serupa. Di Kecamatan Ciracap jumlah desa yang terdampak jauh lebih banyak yakni Desa Ciracap, Cikangkung, Gunung Batu, Purwasedar, Pasir Panjang, dan Mekarsari.
‘’Lahan pertanian di Ciracap juga sangat tergantung Bendungan Ciletuh,’’ terang Camat Ciracap, Presetyo kepada wartawan. Dari data yang dihimpun memang ada enam desa di kecamatannya yang akan kekeringan bila saluran irigasi tidak diperbaiki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika