REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- MAARIF Institute bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang akan menggelar "Halaqah Fikih Antiterorisme" di Semarang, Jawa Tengah pada 3-5 Mei 2016.
Pertemuan selama tiga hari ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Menko Polhukam Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Selasa (3/5) pagi. Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, Halaqah Fikih ini digelar untuk membahas dan menyusun buku "Fikih Antiterorisme" berdasarkan pandangan para ulama guna membendung bahkan mendelegitimasi narasi-narasi ekstremis yang dianut kelompok-kelompok berideologi teror.
"Terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama disamping mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan. Padahal tidak dibenarkan mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil kecuali dalam situasi perang," ujar Fajar dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Senin (2/5).
Menurut Fajar, tafsir atas kitab suci Alquran telah digunakan secara sewenang-wenang seakan kelompok teror ini bertindak atas nama Tuhan. “Selama ini kelompok ekstremis dan teroris telah menyalahgunakan konsep-konsep seperti jihad, takfiri, bay’at, dan khilafah untuk tujuan kekerasan dan teror yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran luhur Islam sebagai rahmat bagi semesta. Pesan al Quran jelas, membunuh satu nyawa tak berdosa sama harganya dengan merusak alam semesta. Aksi terorisme adalah kejahatan dan juga perbuatan dosa besar. Terorisme tidak identik dengan agama tertentu dan satu kelompok namun negara pun bisa masuk dalam kategori ini", ungkap Fajar.
Direktur Program MAARIF Institute, Muhd Abdullah Darraz menambahkan, program "Halaqah Fikih Antiterorisme" dihelat guna melahirkan satu rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari Alquran dan Hadis. "Ada kebutuhan sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer. Apalagi hal ini telah secara meluas dikampanyekan oleh kelompok ekstremis yang tergabung dalam ISIS. Mereka dengan piawai melakukan kampanye kekerasan melalui berbagai media sosial," tutur Darraz.
Menurut Darraz, kegiatan yang direncanakan berlangsung sejak Selasa pagi hingga Kamis ini akan dihadiri sejumlah ulama, intelektual, perwakilan pemerintah, dan aktivis HAM yang selama ini memiliki perhatian pada isu terorisme. Diantara narasumber yang akan hadir dalam halaqah ini adalah M. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (Kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (Ketua Muhammadiyah Aceh), Falahuddin (Ketua Muhammadiyah NTB), dll.
Fajar menambahkan, kehadiran Luhut dan Tito dalam pertemuan para ulama Muhammadiyah ini menarik mengingat sikap kritis Muhammadiyah terhadap kasus kematian Siyono. "Mengabaikan peran Muhammadiyah jelas tidak menguntungkan pemerintah, pun memusuhi pemerintah bukanlah cara organisasi ini berdakwah. Kemauan kedua pihak untuk terus berdialog sangat positif, ini kabar buruk bagi pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan agenda pemerintah memberantas terorisme," tegas Fajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika