REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk merealisasikan pelimpahan kewengan SMA/SMK ke Provinsi. Salah satunya, telah mendorong adanya kerja sama (MoU) antara Gubernur Jawa Barat dengan Bupati/Wali Kota, dalam bentuk kebijakan transisional. 

Menurut Sekretaris Pendidikan pada Disdik Provinsi Jawa Barat Karyono, kebijakan transisional tersebut kemudian ditindaklanjuti lebih mendalam dalam serangkaian kegiatan nyata. Terutama, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pendidikan di Jawa Barat yang sangat besar.

Karyono mengatakan, hasil pendataan per-31 Maret 2016 diperoleh gambaran, terdapat 738 SMK/SMK Negeri. Yakni, SMA Negeri sebanyak 469 dan 269 SMK Negeri. Sedangkan jumlah SMA/SMK Swasta tercatat 1.016 SMA Swasta dan 2.220 SMK Swasta.

"Dengan demikian tercatat 3.974 sekolah negeri dan swasta yang mencakup 1.485 SMA Negeri dan 2.489 SMK Negeri/Swasta," katanya.

Sedangkan PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), kata dia, tercatat 28.104 orang terdiri atas 25.101 orang guru, 483 pengawas, dan 2.520 PNS tenaga administrasi/tata usaha. Untuk tenaga honorer (Non-PNS) pada SMA/SMK Negeri tercatat 21.312 orang terdiri atas 12.477 orang guru honorer dan 8.835 Non-PNS Tenaga Tata Usaha. Dengan demikian jumlah guru yang mengajar pada SMA/SMK Negeri sebanyak 37.578 orang dan tenaga administrasi 11.355 orang. 

"Jadi, jumlah seluruh PTK tercatat 49.416 orang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika