REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meyakini pemerintah Indonesia berperan penting dalam pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

"Saya yakin pemerintah mungkin ikut menjalankan proses diplomasi," kata dia di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (2/5).

Namun, ia tidak menampik peran besar dari pemerintah Filipina terhadap pembebasan 10 WNI tersebut. Sebab, ia berujar, sudah menjadi rahasia umum puluhan tahun berdiri, belum ada yang mampu menaklukkan kelompok Abu Sayyaf.

Fadli berkata, dari awal 1990-an, kelompok Abu Sayyaf sudah berdiri dengan kuat. Kelompok militan itu bahkan sudah memakan banyak korban jiwa dari tentara Filipina.

"Jadi tentara Filipina saja melakukan intervensi tidak semudah itu. Karena medan yang cukup berat di daerah itu. Kebetulan saya pernah ke sana dulu pada tahun 1990-an, dalam pemantauan juga," ucap Fadli.

Informasi pembajakan, sebelumnya pertama kali diterima Kementerian Luar Negeri pada Senin (28/3). Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia dibajak saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan.

Tidak diketahui persis kapan kapal dibajak karena pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf. Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah di tangan otoritas Filipina, sementara kapal Anand 12 dan 10 awak kapal WNI berada di tangan pembajak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika