REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar meminta PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Kami ingin tenaga kerja dalam negeri lebih diutamakan, diprioritaskan sebelum tenaga kerja asing," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Selasa (3/5).
Menurut dia beberapa hari lalu pihaknya menggelar rapat PT KCIC dan persoalan kebutuhan tentang tenaga kerja di dalam proyek ini belum dibahas secara mendalam. "Saat ini kami masih membahas tentang percepatan penuntasan rencana tata ruang dan wilayah. Namun kami sarankan proyek ini memberi tempat pada tenaga kerja Indonesia atau lokal," ujarnya.
Dikatakan Iwa, ruang untuk tenaga kerja asing di proyek ini tidak akan kosong sama sekali karena ada posisi yang menuntut keahlian tertentu yang tidak dikuasai tenaga kerja lokal. Akan tetapi, lanjut dia, mengingat proyek ini 60 persen berada di wilayah Jabar maka optimalisasi tenaga kerja lokal perlu dilakukan PT KCIC.
"Sehingga proyek ini memberikan efek pada bangkitan ekonomi lokal," ujar Iwa.
Menurut dia, Pemprov Jabar sendiri sudah menugaskan pada Disnakertrans Jabar untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait kesiapan pasokan tenaga kerja di delapan daerah tersebut. Sedangkan kesiapan tenaga kerja, kata dia, nantinya akan berbarengan dengan kesiapan tata ruang melaksanakan proyek yang diperkirakan menelan investasi triliunan rupiah ini.
"Jadi hakikatnya adalah tenaga kerja lokal tetap harus diprioritaskan," katanya.
Peresmian groundbreaking proyek Kereta Cepat Kerja Sama Indonesia-Cina serta Pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung, di Perkebunan Teh Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, pada 21 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Kebun Mandalawangi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ini menjadi tempat awal karena di area ini selain akan dilewati rel kereta cepat juga akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) yang akan menyatu dengan pembangunan kota baru Walini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika