REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspriabri Sumowigemo mengatakan biaya politik demokrasi memang mahal. Karena itu tidak mengherankan jika Golkar meminta Rp 1 miliar dari caketum. Salah satu faktornya karena geografis Indonesia yang luas.

"Kalo negara kita sebesar Singapura enak juga, tinggal satu jam naik mobil udah ngumpul semua, tahu sebesar negara-negara kecil di Eropa," katanya, Selasa (3/5).

Guspiabri mengatakan seluruh masyarakat harus diberitahu, secara geografis Indonesia sangat besar. Jika dibandingkan dengan Eropa luas Indonesia dari London sampai Moskow. Karena itu biaya politik menjadi sangat mahal. Karena harus memberikan transportasi untuk seluruh DPP di seluruh Indonesia.

"Kemudian tidak relevan biaya Munas Golkar berapa miliar dibandingkan bisa membangun berapa sekolah atau rumah sakit," katanya.

Guspiabri mengatakan, dengan biaya demokrasi yang mahal pemilik hak suara harus menaati konsensus yang sudah disepakati. Dengan tidak melakukan politik uang.

Bila ada satu pihak, entah caketum atau tim sukses caketum melanggar kesepakatan, maka kandidat lainnya akan melakukan hal yang serupa. "Karena Indonesia sudah sepakat untuk demokrasi. Ya demokrasi mahal kalo mau murah kita biayain satu keluarga untuk mengedalikan semuanya seperti zaman orde baru. Tidak perlu ada munas dan rakerda," katanya.

(Baca Juga: Caketum Golkar tak Harus Orang Kaya)

Ikuti Whatsapp Channel Republika