Pakar UI: Kalau tak Siap Dikritik, Ahok Jangan Berpolitik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendekati penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, fenomena saling serang antara bakal kandidat gubernur mulai tampak di permukaan. Salah satunya yang paling menonjol saat ini adalah perang opini antara pejawat Basuki T Purnama (Ahok) dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Pengamat politik Universitas indonesia Maswadi Rauf menilai fenomena semacam itu sebagai hal yang wajar. "Menjelang pilkada, perang opini antarbakal calon kepala daerah itu masih normal sepanjang objek kritiknya mengenai kebijakan dan tidak menyerang probadi lawan," ujar Maswadi kepada Republika.co.id, Selasa (3/5).

Kendati demikian, ia tak setuju dengan pola komunikasi politik yang digunakan Ahok dalam menanggapi setiap kritik atau masukan yang ditujukan padanya. Menurut Maswadi, mantan bupati Belitung Timur itu sepertinya tidak siap berdemokrasi, sehingga kerap membalas komentar lawan-lawan politiknya dengan ucapan yang tak beretika.

"Setiap kritik harusnya ditanggapi dengan cara yang bijaksana dan dewasa, bukan dengan kalimat-kalimat yang menyerang pribadi seseorang," ucap Maswadi.

Ia berpendapat, jika Ahok terus-terusan menanggapi kritik dengan cara yang emosional, tidak menutup kemungkinan hal itu bakal memberi dampak buruk bagi diri sang pejawat. Oleh karenanya, kata dia, Ahok harus belajar memperbaiki komunikasi politiknya agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat yang dia pimpin.

"Ahok jangan terlalu panas lah. Dia harus belajar cara bertutur yang baik di depan publik. Kalau Ahok tidak siap dikritik, sebaiknya dia tidak usah berpolitik," kata Maswadi.

Beberapa waktu belakangan ini, Ahok memang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengarah kepada lawan politiknya. Salah satunya adalah tudingan Ahok terhadap mantan wali kota Rustam Effendi dalam satu rapat yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada bulan lalu. Ketika itu, Ahok menuduh Rustam bersengkokol dengan Yusril.

Ikuti Whatsapp Channel Republika