REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Guspriabri Sumowigemo melihat iuran bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar sebagai upaya Golkar menghilang persepsi politik uang. Sedangkan biaya politik demokrasi sangat mahal. Di satu sisi usulan partai politik mempunyai badan usaha juga ditolak.
"Sekarang harus geriliya akhirnya ditangkap KPK, polisi, atau kejaksaan. Itu jadi merendahkan politisi yang memiliki cita-cita mulia. Kan enggak semua orang masuk ke politik melakukan hal-hal yang negatif," katanya, Selasa (3/5).
Menurutnya, dengan cara ini Golkar berusaha mengambil satu terobosan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Saat ini Golkar sedang membangun citra politik. "Terutama soal pembiayaan politik," tambahnya.
Persoalannya, lanjut Guspiabri, nilai transaksi politik tidak ada batasannya. Karena ada pihak yang saling membutuhkan. Caketum butuh dukungan suara, pemilik hak suara membutuhkan dana.
"Yaudah tawar-menawar terjadi, jadi ada tender siapa yang membayar lebih banyak," katanya.