REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian keuangan akan merevisi aturan agar bank syariah memungkinkan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) berstruktur syariah. Revisi ditargetkan rampung pada Mei ini.

Sekertaris Tim Teknis Komite KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Eny Widiyanti menyampaikan, BRI Syariah sudah mendapatkan rekomendasi OJK, Jamkrindo Syariah sebagai penjamin juga sudah mendapat rekomendasi. Sampai saat ini (RI Syariah belum menyalurkan KUR karena proses daring dengan SIKP masih dalam proses.

Selain itu regulasinya perlu direvisi, yaitu peraturan menteri keuangan terkait subsidi bunga dan peraturan kementerian koordinator tentang pedoman pelaksanaan KUR, memasukkan ketentuan yang terkait skema syariah. "Revisi kami rencanakan selesai bulan Mei ini," ungkap Eny, Selasa (3/5).

Masalahnya, lanjut Eny, ada di Kementerian Keuangan yang mengelola subsidi bunga. Tanpa tertulis secara eksplisit 'margin', Kementerian Keuangan tidak bisa membayar subsidi.

Pada 2016 ini, pemerintah akan menambah 27 penyalur KUR baik bank maupun perusahaan pembiayaan, termasuk BRI Syariah. Dengan demikian pada akhir 2016 akan ada 34 penyalur KUR di seluruh Indonesia. Melihat ada kebutuhan penyuluran KUR dengan skema syariah, Bank BRI Syariah mengajukan diri menjadi penyalur KUR berskema syariah tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika