REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta agar ada kajian penggunaan pulau hasil proyek reklamasi sehingga tidak menjadi benteng pemisah kalangan miskin dan kaya.

"Harus ada review penggunaan pulau. Saya tidak ingin di Indonesia ada benteng fisik dan nonfisik. Artinya cuma orang kaya yang tinggal, orang miskin digusur ke mana," kata Rizal seusai meninjau Pulau D proyek reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (4/5).

Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin yakni kalangan atas takut pada orang-orang miskin. "Rumahnya pakai benteng, kemana-mana naik mobil antipeluru, tank, karena takut dengan orang miskin," ujarnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan di Singapura lebih patut dicontoh karena pemerintah setempat mengatur integrasi sosial warganya, mulai dari kelas sosial hingga rasnya.

"Jadi ada berbagai strata, sehingga ada integrasi sosial di lingkungan. Kami tidak ingin ada benteng antara orang kaya dan orang miskin," katanya.

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menuturkan, ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan dalam proyek reklamasi. Pertama, kepentingan negara yang menginginkan dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin. Kedua, kepentingan rakyat dan publik, termasuk nelayan. Ketiga, kepentingan bisnis dan komersial.

"Seperti yang dikatakan Presiden, tidak bagus kalau reklamasi dikendalikan swasta. Negara yang tentukan aturan dan UU-nya, pengembang harus laksanakan. Kalau tidak, mau jadi apa negara kita kalau diatur swasta? Tugas kami, bagaimana ketiga kepentingan ini bisa dioptimalkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika