REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Maluku Utara serta anggota DPR dan DPD Provinsi Maluku Utara menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/5). Kepada JK, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba meminta peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
"Mengharapkan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres lebih memperhatikan Malut, yang di utamanya kita sementara galakkan beberapa prioritas pembangunan, infrastruktur kemudian seperti pelabuhan, transportasi, pertanian, perikanan dan juga ada pariwisata," kata Abdul Gani.
Sebagai wilayah dengan bidang perikanan yang maju, Abdul Gani berharap pemerintah memperhatikan pembangunan di sektor perikanan. Provinsi Maluku Utara sendiri terdiri dari 72 persen lautan dan 800 pulau. Saat ini, kata Abdul Gani, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan Trans Halmahera juga disebutnya akan selesai pada 2018.
"Tol laut sudah diresmikan pelabuhan di Timur Indonesia. Kemudian bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan laut," kata dia.
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Abdul Ghani mengatakan selama ini pemerintah daerah terkendala oleh infrastruktur jalan. Selain itu, masyarakat Provinsi Maluku Utara juga hanya mendapatkan 65 persen aliran listrik. Ia pun berharap, penyaluran kebutuhan listrik dapat segera terpenuhi dengan memanfaatkan panas dan gas bumi.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Pemerintah pun berjanji akan mendorong peningkatan pertumbuhan pembangunan di wilayah tersebut.
"Fokus kita bagaimana perbaikan atau peningkatan infrastruktur baik darat, laut dan udara, semuanya. Kalau laut tentu pelabuhannya, kalau udara bandaranya, dan juga konektivitasnya dan juga seperti jalan pastilah itu. Tiga hal itu yang menjadi pokok yang kita disamping listrik," jelas JK.
Peningkatan pembangunan di daerah luar Jawa, sambung JK, memang menjadi program pemerintah. Sebab meningkatkan pembangunan di daerah kepulauan tak semudah membangun infrastruktur di Pulau Jawa dan Sulawesi.
"Karena relatif biaya membangun itu lebih tinggi dari pada yang lain. Katakankanlah transportasinya, harus mengirim barang juga lebih sulit dibanding daerah lain karena itu bagaimanapun harus lebih diutamakan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika