REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kampanye negatif (negative campaign) pada proses menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dinilai sah dilakukan. Dengan catatan, saling serang antara calon ketua umum tidak dilakukan dengan kampanye hitam (black campaign).
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Kalau yang dilakukan antar Caketum adalah kampanye hitam, maka hal itu justru merugikan institusi partai Golkar sendiri.
Sebab, kampanye hitam dibangun dengan melakukan fitnah, jadi hal yang tidak ada tapi dibuat ada. Berbeda dengan kampanye negatif, yang memberikan pencerahan terkait rekam jejak masing-masing Caketum dengan membeberkan fakta adanya cacat perilaku atau tindakan dari setiap Caketum.
"Tidak apa-apa kalau kamapanye negatif, karena itu fakta, yang penting tidak melakukan kebohongan publik, jadi sah-sah saja jadi senjata calon lain," ujarnya pada Republika.co.id, Ahad (8/5).
Menurutnya, kampanye negatif membuat seluruh Caketum terbuka rekam jejaknya. Jadi tidak masalah kalau masing-masing caketum membeberkan cacat yang dimiliki lawannya selama itu memang fakta, bukan fitnah.
Hal itu memberikan pertimbangan pada pemilik suara di Golkar untuk memilih calon pemimpin yang tidak kontroversial dan bermasalah di hadapan publik. Menurutnya, selain mengungkap substansi pencalonan, seharusnya juga membeberkan kualitas dari masing-masing calon.
Zuhro mengatakan, kalau Golkar ingin mengembalikan kepercayaan dari masyarakat, harus memilih pemimpin yang bersih dari kontroversi. Bisa jadi, imbuh dia, caketum dianggap biasa saja di tataran internal, namun, mungkin berbeda dengan pandangan publik.
"Kampanye negatif itu membuat Golkar berpeluang memiliki pemimpin tidak kontroversial, sebab, seharusnya Golkar menghidari Ketum, yang menimbulkan kontroversi dan por-kontra, baik di eksternal maupun internal," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika