REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara tidak pernah mempublikasikan data ekonomi mereka. Namun, tahun lalu bank sentral Korea Selatan menyatakan perekonomian Korea Utara tumbuh 1 persen pada 2014. Perkiraan tersebut tidak termasuk kegiatan ekonomi pasar abu-abu yang tumbuh terus dalam beberapa tahun terakhir dan menciptakan kelas ekonomi yang berkembang.
Rencana ekonomi Korea Utara terbilang fokus, termasuk dibidang mekanisme pertanian, otomatisasi pabrik, dan produksi batubara.
"Kita harus memecahkan masalah energi dan menempatkan industri dasar di jalur yang benar dan meningkatkan produksi pertanian dan industri ringan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat," kata Presiden Korea Utara Kim Jong Un dalam sebuah pidato yang berlangsung lebih dari tiga jam di kongres Partai Buruh, Ahad (8/5).
Michel Madden seorang ahli Korea Utara mengatakan kebijakan Kim dalam bidang ekonomi sebuah hal yang penting dan signifikan. "Berbeda sekali dengan ayahnya, yang mengambil tanggung jawab ekonomi dan pembangunan sebagai kebijakan organisatoris. Ayahnya tidak pernah melihat tanggung jawab tersebut," kata Madden.
Korea Utara berada di bawah sanksi PBB pada Maret lalu. Setelah melakukan program uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauh. Korea Utara dikenai sanksi karena telah menyimpang resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak itu, Korea Utara terus terlibat dalam pengembangan nuklir, rudal, dan mengklaim mereka telah berhasil miniaturisasi hulu ledak nuklir dan meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam.
Kim juga menyerukan hubungan baik dengan rivalnya Korea Selatan. Meskipun ia juga telah membuat usulan serupa di masa lalu dan membuat sedikit kemajuan.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis tetap dalam keadaan perang sejak 1950-1953. Konflik mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, dan hubungan keduanya menegang sejak percobaan nuklir Korea Utara pada Januari lalu.
Kim Un Gyun (25 tahun), seorang anggota elit Liga Pemuda Kim Il Sung menyatakan dukungannya terhadap Kim Jong Un dan kebijakannya. "Meskipun kami berada di bawah banyak sanksi, kami harus benar-benar mengikuti program nuklir karena itu kebijakan Byongjin, Kim Jong Un," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika