REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kehormatan DPD RI, AM Fatwa mengapresiasi sikap Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo yang menolak membayar iuran wajib Rp 1 miliar, sebagai syarat untuk maju sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar.
"Membayar Rp 1 miliar untuk jadi Caketum di Munaslub Golkar itu merusak etika dan moral serta pembinaan kader dalam rangka membangun sistem kepartaian yang sehat," katanya, Senin, (9/5).
Ia menilai, sikap kedua tokoh Golkar ini bukan saja untuk kepentingan Golkar tetapi bagi dunia kepartaian di Indonesia yang sedang dilanda dekadensi etika dan moral.
"Cita-cita demokrasi yang sehat dan pengaruhnya terhadap sehatnya kehidupan bernegara serta berpemerintahan mutlak harus dimulai dari kehidupan partai yang sehat," ujarnya.
Semua pejabat negara, AM Fatwa menambahkan juga pejabat pemerintahan hakekatnya bersumber dari kekuasaan partai. Sudah waktunya sumber utama keuangan partai berasal dari APBN.
"Dengan demikian keuangan partai terbuka diketahui rakyat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika