REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah tak berpihak pada satu calon ketua umum Partai Golkar. Sebab, kata dia, pemerintah tak boleh ikut campur dalam urusan musyawarah nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Presiden sampaikan bahwa dipersilahkan untuk Golkar menyelenggarakan Munasnya secara demokratis. Pemerintah sama sekali tak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau jadi ketua umum," ucap Seskab di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/5).

Pramono menegaskan hal tersebut karena beredar rumor bahwa Presiden mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum baru Golkar. Menurut dia, karena adanya rumor tersebut, banyak petinggi Golkar yang menanyakan kebenaran hal itu pada Istana.

Pramono sendiri mempersilakan jika ada orang berlatar belakang Golkar yang ingin mendukung calon tertentu secara personal. Namun, dia meminta dukungan tersebut tidak menyangkutpautkan nama Presiden Jokowi.

"Silakan saja kalau mau mendukung. Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden (juga mendukung)," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika