REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerima delegasi Standard & Poor's Rating Services di Istana Merdeka, Selasa (10/5). Standard & Poor's (S&P) adalah lembaga pemeringkat yang memberi peringkat atas iklim investasi dan usaha negara-negara di dunia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, saat ini Indonesia baru mendapat peringkat BB+ dengan positive outlook. Peringkat tersebut telah membaik dari tahun sebelumnya yang hanya BB+ dengan stable outlook.
"Secara spesifik ditegaskan S&P bahwa itu karena kita berani melakukan kebijakan terkait subsidi BBM," ujarnya usai mendampingi Presiden menerima delegasi lembaga pemeringkat tersebut.
Dalam pertemuan itu, kata Bambang, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah reformasi yang telah dilakukan pemerintah untuk memudahkan investor membuka bisnisnya di Indonesia. Diharapkan, S&P mendapatkan gambaran secara umum bahwa iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik.
"Misalkan kita mendapatkan peningkatan menjadi investment grade BBB- maka otomatis akan lebih banyak investor yang akan masuk ke Indonesia," ujar Bambang.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, delegasi S&P akan berkunjung ke kantornya pada Kamis mendatang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai reformasi ekonomi yang diberlakukan di Indonesia. Franky mengatakan, salah satu data yang akan dia paparkan adalah meningkatnya jumlah proyek investasi di Indonesia.
"Di 2014 ada sekitar 10.500 titik proyek investasi, maka 2015 sudah naik 22 ribu. Artinya ada kepercayaan dari investor untuk menanam modalnya di sini," ujar dia.
Baca juga: Temui Jokowi, S&P Mulai Lakukan Penilaian Peringkat Investasi Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika