REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sejak tahun lalu sudah menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang penerapan penilaian indeks integritas kejujuran sekolah. Pasalnya parameter penilaian indeks tersebut tidak diungkap ke publik.
Hal itu dikhawatirkan justru akan merugikan siswa. "Jika salah ukur, ini hanya akan menakut-nakuti sekolah. Siswa yang nilai rapornya bagus akan dirugikan," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Selasa (10/5).
Kejujuran diukur dengan pilihan ganda dan hanya satu kali dalam tiga tahun. Itupun hanya beberapa jam saja, meliputi hanya sedikit mata pelajaran. "Secara logis kok sulit diterima akal sehat dan rasa keadilan masyarakat," kata dia.
Meski ujian nasional (UN) bukan syarat kelulusan, namun kecurangan tidak hilang karena siswa dan sekolah masih khawatir terhadap nilai untuk pertimbangan seleksi perguruan tinggi negeri (PTN).
Indeks integritas sekolah dinilai tak bisa menjadi acuan penilaian siswa dan sekolah untuk pertimbangan seleksi mahasiswa baru. Justru, kata Retno, karena nilai UN dan indeks integritas dijadikan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, maka kecurangan selama UN masih terjadi.
FSGI khawatir siswa dari sekolah yang dicap memiliki indeks integritas rendah akan banyak ditolak perguruan tinggi negeri. "Nanti nilai rapor mereka tak dipercaya, padahal siswa itu jujur. Generalisasi itu akan mengurangi kesempatan siswa jujur mendapatkan sekolah yang diinginkan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendikbud berencana mengubah konsep Ujian Nasional tahun 2016, yaitu dengan menambahkan nilai indeks integritas agar terbentuk karakter generasi masa depan yang jujur.
Kemendikbud akan mengumumkan nilai indeks integritas kejujuran untuk mendorong sekolah berintegritas sebagai suplier generasi muda.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berharap publik bisa melihat kembali bahwa tuntutan untuk meningkatkan integritas bukan dari pemerintah saja, melainkan dari seluruh komponen masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika