REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah isu yang menyebutkan bahwa anggaran penertiban kawasan Kalijodo berasal dari PT Agung Podomoro Land. "Bukan dari mereka (Agung Podomoro)," kata Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5).
Meski menegaskan bahwa dana penertiban tersebut bukan dari PT Agung Podomoro Land, namun Ahok enggan mengungkapkan dari mana dana tersebut berasal.
Ahok juga membantah beredarnya isu yang menyebutkan bahwa anggaran penertiban kawasan Kalijodo merupakan kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land atas pemberian izin reklamasi.
Kata Ahok, isu tersebut tidak benar karena faktanya izin reklamasi sudah diberikan sejak lama. Ia menambahkan, isu ini juga tidak ditanyakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dirinya dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan suap Raperda Reklamasi.
"Kemarin juga tidak ditanya soal itu saat diperiksa KPK. Jadi, tidak benar itu," kata Ahok.