REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan negaralah yang mengarahkan pembangunan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku, dengan tetap mengakomodasi semua kepentingan.

Menurut Rizal, pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan kilang darat di Blok Masela agar perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tambah.

"Kami ingin supaya pembangunan ekonomi kita di-drive (diarahkan) oleh negara. Ingat kasus reklamasi kan, di mana Presiden katakan ia ingin ini (reklamasi) di-drive negara dengan tetap mengakomodasi semua kepentingan," katanya seusai rapat koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (11/5).

Rizal menuturkan, dalam kasus Blok Masela yang telah diputuskan untuk dikelola secara terintegrasi dengan skema kilang darat, pemerintah mengaku akan tetap mengakomodasi kepentingan Inpex dan Shell yang merupakan kontraktor gas di wilayah kerja tersebut. "Kami mengakomodasi kepentingan semua investor dalam hal ini Inpex, juga yang lainnya. Tapi negara yang drive, jangan dibalik seperti reklamasi yang di-drive swasta agar menfaatnya lebih besar," katanya.

Pemerintah, kata Rizal, akan membentuk komite gabungan dengan Bappenas untuk membahas rencana pengembangan Blok Masela yang masuk dalam pembangunan wilayah Maluku itu. Komite yang terdiri dari kementerian-kementerian teknis itu diharapkan dalam membantu Kementerian ESDM dan SKK Migas mempercepat pembangunan Masela sesuai arah Presiden untuk pengelolaan yang bernilai tambah.

"Untuk sumber daya manusianya, masih ada waktu untuk menyiapkan. Kementerian Perindustrian akan siapkan pohon pengembangan industri kimia, sedangkan Kementerian LHK dan Kementerian Agraria akan bantu soal lahan. Dari Kemristekdikti juga akan bantu penyiapan tenaga teknisnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika